DEKADE, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), dr Andi Satya Adi Saputra, mengatakan jumlah tenaga kesehatan (nakes) di Benua Etam masih tergolong rendah. Menurutnya, jumlah nakes di Kaltim jauh dari standar World Health Organization (WHO) yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data WHO, jumlah ideal dokter spesialis yakni 1 banding 1.000, dimana 1 dokter untuk 1.000 jiwa. Sementara penduduk di Kaltim sendiri mencapai 4.050.079 jiwa. Oleh karenanya, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini berpendapat, Kaltim masih kekurangan tenaga kesehatan maupun dokter spesialis sebanyak 50 persen dari kebutuhan standar WHO.
“Kita masih kekurangan dokter hampir 50 persen dari kebutuhannya menurut standar WHO,” katanya, saat diwawancara Dekade.id via telepon.
Bagi dr Andi Satya Adi Saputra, hal ini jadi persoalan serius di bidang kesehatan di Kaltim. Ditengah kondisi dokter yang masih kurang, sebarannya juga tidak merata. Itu sebabnya, dari 2.000 dokter yang ada di Kaltim, 80 persen diantaranya hanya terkonsentrasi di 3 kota besar. Seperti Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. “Karena fasilitas dan insentif yang didapat di kota jauh lebih menarik,” jelasnya.
Dia mencontohkan, gaji yang lebih tinggi, rumah dinas, hingga peluang pengembangan karier yang lebih luas, menjadi faktor ketimpangan. Hal tersebut merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian dari pelbagai pihak. Makanya, dr Andi Satya Adi Saputra mendorong, Pemerintah Provinsi (Pemprov) daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikannya.
Disamping itu, dia mencontohkan, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang di periode kepemimpinan Neni Moerniaeni. Saat disediakan insentif besar, justru memicu membludaknya dokter spesialis yang berdatangan.
Menurut dr Andi Satya Adi Saputra, langkah seperti itu mestinya dilakukan pemprov sebagai upaya pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kaltim. “Karena ini kan urusan piring nasi. Jadi kalau piring nasinya tidak disediakan dengan baik, ini jadi masalah kesejahteraan mereka,” ungkapnya.
Lebih lanjut dr Andi Satya Adi Saputra menegaskan, dengan memperhatikan kesejahteraan, maka tugas apapun tidak bisa ditawar lagi. “Dokter itu akan mau meskipun di daerah terpencil. Apalagi kalau kesejahteraannya terjamin, fasilitas yang bagus, untuk infrastrukturnya menjamin, suasana kerjanya baik, akses jalan ke sana bagus. Apalagi ditambah ada insentif,” ujarnya.
“Jadi memang kalau daerahnya terpencil, mau tidak mau pemprov harus hadir memberikan intensif lebih. Sepertinya contohnya di Bontang,” timpal dr Andi Satya Adi Saputra. (nur/adv)
